Selain itu, sistem pendidikan di Aceh juga diberlakukan sistem yang Islami. Dengan catatan standar-nya tidak boleh lebih rendah dari pendidikan nasional. Namun demikian menurut Wagub, peran orang tua sangat penting dalam menunjang keberhasilan dunia pendidikan. Tanpa dukungan orang tua, kualitas pendidikan belum tentu lebih baik. Disinilah pentingnya, menurut Muhammad Nazar pemerintah memerlukan Qanun yang mengatur  bagaimana peran orang tua dapat ditingkatkan. Sehingga menunjang keberhasilan sistem pendidikan Islami tadi.

Disisi lain, Muhammad Nazar juga prihatin dengan perkembangan masyarakat Aceh yang berada di pelosok-pelosok dusun. Menurutnya, perkembangan narkoba bukan main, ada dimana-mana. Sabu-sabu, puetau sudah masuk di kampung-kampung tempat mayoritas penduduk muslim. Dulu, lanjut Nazar, kebiasaan itu hanya milik anak-anak pejabat. Sekarang gejalanya sudah merabah ke setiap lapisan masyarakat. Dampaknya, masyarakat menjadi malas untuk berprestasi. “Masalah sosial seperti ini dihadapi masyarakat Aceh. Kata kuncinya adalah pendidikan harus segera dibenahi,”ujar Wagub.

Dalam bidang budaya (al-hadhar), perkembangan masyarakat di Aceh dinilai cukup cepat. Dalam masyarakat Aceh, yang disebut dengan adat adalah semua haka sepanjang bukan berasal dari syariah, bukan akhlaq secara qati’i adalah adat. Tapi, sekarang ini menurut Nazar mengalami distorsi makna. Pengertian budaya lebih dari itu, politik juga jadi ketentuan adat. Politik pemerintahan dipandang sebagai adat pula. “Budaya-budaya di Aceh yang telah mengalami proses Islamisasi akhirnya mulai redup, akibat pengaruh kemajuan teknologi  informasi,”ujar Nazar.(z).

Munculnya persoalan antara Mahkamah Konstitusi (MK), Polisi, dan Kejaksaan  Agung, seperti yang dilansir sejumlah media massa dalam beberapa waktu  terakhir, juga berawal dari kegiatan sogok-menyogok, atau rencana sogok menyogok. Persoalan siapa dapat apa, siapa mau mengaku, siapa mau bersembunyi tangan, dan persoalan siapa yang melempar dan menyembunyikan tangan.

Siapa saja yang keberatan dengan konsep ajaran Islam, lanjut Ali Mocthar, dalam Islam tidak ada paksaan. “Jika tak mau ikut, atau keberatan dengan ajaran Islam karena melarang judi, zina, dan sogok menyogok, silakan memilih agama lain, yang mungkin membenarkan semua itu.  Islam tak pernah memaksa, kata Ali Mocthar, pengisi acara “Bincang Ta’lim” TVRI ini.

Ia menambahkan, sejak seorang muslim berucap dua kalimah syahadat, umat Islam telah terikat dengan amanah untuk menjauhkan diri dari khamar, zina, sogok menyogok, dan berbagai perbuatan tercela lainnya. (A).     

Dihadapan Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar dan undangan yang hadir, Ali Mocthar menegaskan, BKPRMI dalam kiprahnya tidak boleh menjadi sub-kepentingan siapapun dan apapun, kecuali untuk kepentingan umat-bangsa.

Peringatan Ali Mocthar diatas semata ditujukan bagi pengurus yang akan menggantikan pengurus lama, dibawah kepemimpinan Drs. Bustami Usman, M.Si Ketua Umum DPW BKPRMI Aceh. Tapi, sesungguhnya pesan tadi, bisa berlaku bagi siapa saja, termasuk pemerintah. Siapapun dan di level manapun, bila pemerintahan dijalankan lebih mengutamakan kepentingan kelompok dan golongan, maka rakyat yang dipimpin sulit menerima kebijakan pemerintah.

Dalam iklim demokratis seperti sekarang, masyarakat sudah tidak bisa direkayasa. Segalanya serba transparan. Siapapun yang ingin sukses pemimpin, harus berjalan diatas kepentingan bersama. Dikatakan Ali Mocthar, bangsa ini sedang prihatin. Dari 200 juta lebih penduduk mayoriats muslim, ternyata sulit mencari pemimpin bangsa yang negarawan. Ali Mocthar juga menyesalkan, gejala yang terjadi dewasa ini kepemimpinan bangsa, bahkan martabah bangsa dengan mudah tergadaikan dengan kepentingan asing. “Dimana jati diri bangsa?,“tanya Ali Mocthar nara sumber tetap “Bincang Ta’lim” TVRI ini.

Tugas besar BKPRMI menurut Ali Mocthar, adalah memakmurkan masjid di seluruh Indonesia. Karenannya, setiap kesempatan kunjungan menghadiri acara BKPRMI ke berbagai daerah (Okt-Nop: Sumsel, Sulbar, Jambi, Kalbar, Aceh) ia tidak bosan-bosan mengingatkan hal tersebut. “Ketika kebenaran sudah sulit temukan dalam kehidupan bermasyarakat, ketika nilai-nilai kejujuran mulai ditinggalkan, maka kembali-lah ke masjid, pelajari Al-quran, untuk mendapatkan hidayah-Nya (‘Ali Bin Abi Thalib), “papar Ali Mocthar.

Ditengah umat Islam yang katanya sudah mulai mengalami kemajuan-kemajuan akibat perkembangan teknologi informasi, justru tantangan tidak semakin ringan. Masih ada, bahkan banyak ditemukan anak-anak bangsa yang buta aksara baca al-quran. Inilah tugas BKPRMI yang belum selesai. “Perangi buta aksara baca qur’an di daerah-daerah, sebab ternyata masih banyak yang buta baca al-quran,”ujar Ali Mocthar.

UU Kepemudaan

Ali Mocthar juga menyatakan keprihatinanya terhadap UU Kepemudaan yang belum lama disyahkan DPR RI dan Pemerintah. Bagaimana mungkin  UU tersebut sampai mematok batas usia pemuda adalah 40 tahun. Padahal peran pemuda saat ini sedang dibutuhkan bangsa. Ali Mocthar bukan sekedar tidak sependapat dengan batasan usia. Di balik ketentuan itu, dapat mengakibatkan percepatan peran pemuda yang baru saja terjadi, bahkan kran kebebasan berekspresi baru seumur jagung, dan infra struktur serta sarana pengembangan potensi pemuda belum lagi terbuka, tiba-tiba sudah bicara pendekatan formalistik. Belum saat-nya bicara batasan, kita perlu terlebih dahulu rumuskan peran yang substansial dalam UU Kepemudaan.

Pada saat yang tepat, BKPRMI sedang mempertimbangkan untuk melakukan judicial review terhadap UU Kepemudaan. “Setelah kita mempelajari kembali UU Kepemudaan, dan yakin atas kekurangan yang terdapat dalam UU, maka kami akan mengajukan judicial review,” tegasnya.*(z)

Banda Aceh- Wagub Muhammad Nazar meminta jajaran pengurus dan anggota BKPRMI di Aceh, untuk meningkatkan perannya dalam upaya memakmurkan masjid. Selama ini, fakta menunjukkan bahwa jumlah masjid di berbagai wilayah Aceh tak diimbangi dengan jumlah jamaah, terutama pada saat shalat lima waktu. Demikian sambutan serta ajakan yang disampaikan Wagub Aceh dalam kesempatan pembukaan Muswil  ke-8  DPW BKPRMI Aceh, senin (16/11) di Asrama Haji, Banda Aceh.

“Ribuan masjid, meunasah, dan mushalla di Aceh kondisi fisiknya sangat meugah, terutama setelah tsunami, karena banyak bantuan yang dikucurkan. Namun, kita harus prihatin karena dibalik kemegahan fisik, nyaris hampir seluruh masjid, meunasah, mushalla di Aceh saaat ini sepi jamaah,“kata wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar, saat membuka Muswil ke-8 BKPRMI Aceh, di Asrama Haji Banda Aceh, senin malam (15/11).

Untuk itulah, Wagub meminta BKPRMI di seluruh Aceh untuk berperan lebih aktif lagi dalam upaya memakmurkan masjid, di seluruh Aceh. Kepada perserta Muswil, Wagub Nazar meminta selain berekonsentrasi untuk memilih Ketua Umum yang baru, juga merumuskan strategi yang dapat digunakan untuk memecahkan persoalan tersebut.

Nazar juga meminta BKPRMI untuk dapat ambil bagian dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, di tengah hiruk pikuknya arus globalisasi saat ini. Hal ini,  senada juga disampaikan Ketum Umum BKPRMI Aceh, Drs. Busyami Usman, M.Si. Dalam sambutannnya, pada pembukaan Muswil mengajak semua Bupati/Wali Kota di Aceh untuk bersama-sama melakukan gerakan memakmurkan masjid. Dengan demikian selain menjadi tempat ibadah kepada Allah  SWT,  masjid juga akan menjadi pusat pendidikan dan peradaban masyarakat.

“Jika ini terjadi, maka secara lambat-laun masyarakat Aceh akan lebih Islami, sehingga mau melaksanakan syariat Islam dengan penuh kesadaran, tapa harus dipaksa,”ujar Bustami yang juga Ketua MPP DPP BKPRMI.

Dalam acara yang dihadiri unsur Muspida Aceh dan sejumlah pajabat di lingkungan pemerintahan Aceh, Ketua Umum DPP BKPRMI meyakinkan masyarakat Aceh, bahwa penegakkan syariat Islam di Aceh dapat berjalan baik, tanpa ada hambatan. Sebab, menurutnya, secara kultural masyarakat di Aceh lebih dekat dengan kultur Islami. “Apalagi UU tentang Syariat Islam di Aceh telah menjadi hukum positif. Sehingga pemerintah tinggal melakukan sosialisasi,”tegas Ali Mocthar Ngabalin, bersama Irfan Pulungan dan Zaenul Ula dari DPP BKPRMI.

Berkaitan dengan hal-hal teknis operasional, masyaralat bisa berperan aktif.  Bahkan, disinilah peran aktif masyarakat civil seperti BKPRMI untuk mengambil peran utama dalam melakukan sosialisasi syariat Islam tersebut. “Saya tidak ragu, dengan political will pemerintah di Aceh, pada  saatnya akan muncul kesadaran syariat Islam benar-benar sebagai solusi, ditengah-tengah ancaman globalisasi sistem ekonomi kapitalis,”demikian Ali Mocthar  turut meyakinkan  suksesnya pelaksanaan syariat Islam di Aceh.*(z).

Jakarta—Dalam berorganisasi, selain penting mengutamakan hal-hal yang prinsipil dan substansial, yang seremonial pun harus diperhatikan. Karena setiap upacara atau prosesi acara di organisasi pasti memiliki arti dan makna tersendiri. Demikian halnya, upacara pelantikan kepengurusan di Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI).

Menurut Ali Mocthar, sekalipun pelantikan itu adalah upacara seremoni, dalam rangka memenuhi ketentuan formal organisasi. Namun, hal itu tidak bisa diabaikan arti-pentingnya bagi kebaikan organisasi. Bahkan, pada sisi tertentu terasa kurang afdhal, bila tidak dilakukan.

“Pada hakikatnya, pertanggungjawaban amanah adalah kepada Allah SWT. Karena itu saya ingatkan kepada ikhwan dan akhwat untuk tidak bermain-main dengan amanah,” kata Ali Mocthar dalam sambutannya, seusai mengambil ba’iat (ikrar) DPP BKPRMI periode 2009-2013 yang dilaksanakan bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda, Rabu 28 Oktober 2009 bertempat di Aula Masjid Istiqlal, Jakarta.

Pelantikan berlangsung khidmat, hampir seratus persen jajaran pengurus harian DPP BKPRMI hadir. Pada pelantikan itu hadir Prof.Dr. Azyumardi Azra, MA mantan Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta, menyampaikan pidato dengan tema: Kepemimpinan Pemuda dan Tantangan Dakwah di era Globalisasi.

Selaku mandataris Munas XI, Ali Mocthar meminta perhatian serta keikhlasan Dewan Pengurus Pusat untuk dapat mengemban amanah organisasi dengan sebaik-baiknya. Tidak ada keberhasilan organisasi yang bisa diharapkan, kata Ali Mocthar, kecuali pengurus berkomitmen untuk bekerjasama dalam melaksanakan amanah tersebut. “Dengan keikhlasan dan kerjasama yang baik, insya Allah kita diberikan petunjuk dan pertolongan-Nya,”demikian ujar Ali Mocthar

Prof.Dr.Azyumardi Azra dalam pidatonya mengingatkan, makna posisi BKPRMI di tengah-tengah perubahan. Menurutnya, BKPRMI memiliki peran strategis dalam kederisasi kepemimpinan bangsa. Banyak kader BKPRMI telah menjadi tokoh di wilayah masing-masing, dan menjadi representasi partai-partai politik tertentu, bahkan ada sebagai anggota DPD RI. Hal ini, menurut Direktur Pasca Sarjana UIN Jakarta adalah pencapaian yang patut di apresiasi. Prof Azyumardi juga berharap, di masa-masa mendatang  sumbangan  dari BKPRMI sebagai salah satu pool – sebagai salah satu sumber kepemimpinan, bisa semakin besar.

Peluang bagi BKPRMI demikian besar—seiring dengan tantangan di tengah-tengah umat. Semoga harapan besar disambut dengan kerja-keras sebagai bukti, bukan janji.*(z)

Jakarta- Misi dakwah perjuangan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) dirumuskan menjadi lima sila, yaitu sebagai muwahhid, mujahid, musyaddid, muaddib, mujaddid. Bahkan, BKPRMI juga berkomitmen untuk membangun masyarakat marhamah. “Itu semua adalah tujuan sangat mulia,”kata Prof .Azyumardi dalam pidato Pelantikan DPP BKPRMI, (Rabu, 28/10) di Jakarta.

Missi dakwah BKPRMI dikatakan Prof Azyumardi memiliki peran strategis. Pertama, dalam sejarah pergerakan dakwah Islam di Indonesia BKPRMI tergolong organisasi terbesar sepanjang sejarah, tidak ada organisasi sebesar BKPRMI dalam soal kepemudaan dan keremajaan masjid. Karenannya, keberadaan BKPRMI merupakan salah satu kekayaan khasanah keislaman di Indonesia. Islam di Indonesia memiliki berbagai warisan budaya, agama, sosial yang luar biasa, yang tidak selalu ada di negeri-negeri muslim lain.

Kedua, keberadaan BKPRMI sama hal-nya, hanya ada satu-satunya wilayah muslim dimana ada organisasi besar seperti NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Matlaul-Anwar, Nahdhatul-Wathon. Semua itu, adalah menjadi salah satu pilar dari demokrasi, pilar dari masyarakat madani dan kekuatan civil society di Indonesia. Tanpa masyarakat madani, menurut Prof Azyumardi, sulit mengharapkan proses-proses demokrasi di Indonesia bisa berjalan dengan baik

Peluang BKPRMI untuk berperan sangat besar dalam membina potensi umat. Prof Azyumardi membandingkan, perkembangan Islam dalam dua darsa-warsa terakhir sangat pesat kemajuannya. Padahal, pada pertengahan tahun 70-an hanya ada dua masjid  besar (Istiqlal dan Al-Azhar), sekarang banyak sekali masjid  besar berada di tengah-tengah pusat kota. Tantangan bagi BKPRMI: apakah kemajuan yang digambarkan di atas mampu direspon dengan signifikan, atau baru sekedar harapan? Sejarah akan membuktikan.*(z)

Wakil Gubernur M. Amri Sanusi tidak ingin terjadi lagi masyarakat di Sulawesi Barat buta aksara, apalagi buta baca al-quran. Pada umumnya banyak masjid di Sulawesi Barat yang belum memiliki pengurus remaja masjid sebagaimana yang diharapkan. Karena itu, BKPRMI di masing-masing daerah  di Sulawesi Barat diminta membentuk pengurus remaja masjid di kabupaten/kota. ”Banyak masjid, tapi remaja-nya kurang aktif. Pengurus BKPRMI harus segera turun ke lapangan,”kata Wagub M. Amri Sanusi pada acara Pelantikan DPW BKPRMI Sulawesi Barat, (senin,19/10).

Selain yang bersifat keagamaan, Wagub juga menganjurkan BKPRMI membuat program sosial kemasyarakatan, misalnya program tata-cara bertani coklat, bahkan melakukan pelatihan-pelatihan tentang perkoperasian. “Karena masyarakat perlu pengetahuan tersebut. Bukan hanya mengaji saja,”imbuh Wagub.

Pembentukan propinsi Sulawesi Barat, adalah pemekaran dari propinsi Sulawesi Selatan yang belum lama terjadi. Karenanya, sangat diharapkan partisipasi aktif masyarakat  dalam pembangunan daerah yang baru berusia belum sepuluh tahun itu. Tak terkecuali kepada anggota dan pengurus BKPRMI, yang dinilai  pemerintah memiliki komitmen dan pengalaman. Keberhasilan BKPRMI di tempat lain dalam hal melakukan pembinaan masyarakat berbasis masjid, diharapkan dapat terjadi di Sulawesi Barat. “Apakah itu program berkaitan dengan bidang pendidikan, bidang kesehatan, bahkan program infrastruktur. Pemerintah daerah akan menyambut baik,”ujar  Amri Sanusi.

Berkali-kali pemerintah daerah berharap, agar BKPRMI  berperan aktif dalam pembangunan masyarakat.“Peran aktif seluruh lapisan masyarakat sangat kami harapkan. Jangan ada yang jadi penonton, “kata Wagub kepada jajaran pengurus baru. (z)

(klik pada gambar untuk melihat versi yang lebih besar)

Pemuda remaja marilah bergabung
didalam BKPRMI kita berhimpun
kembali ke masjid mari membangun
masyarakat marhamah tujuan kita semua

Jadilah muwahid pemersatu ummat
Jadilah mujahid pembela kebenaran
musyaddid muaddib, pelurus dan pendidik
sebagai mujaddid pemelihara iman.

MP3-nya bisa di download disini (persembahan dari DPW BKPRMI Jawa Timur cq. DPD BKPRMI Bondowoso)